DENPASAR – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 197 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbangun di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Menyikapi hal tersebut, I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana, yang akrab disapa Agung Gempa, mendorong agar operasional SPPG mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Pulau Dewata.
Ketua Bidang Kominfos Dekopinwil Bali ini menegaskan bahwa unit-unit SPPG yang sudah beroperasi harus memberikan prioritas utama kepada potensi pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan harian mereka yang sangat besar.
“Mulai dari ratusan kilogram beras, sayur-mayur, buah-buahan, hingga daging dan telur setiap hari, kami mengajak seluruh SPPG di Bali untuk memprioritaskan kebutuhan pangannya dari potensi daerah setempat atau lokal Bali. Ini sangat penting untuk memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal kita,” ujar Agung Gempa saat memberikan keterangan pers di Kantor Agung Gempa, Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, Senin (16/2/2026).
Langkah tersebut, menurutnya, sangat selaras dengan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto agar dampak ekonomi dari program nasional MBG dapat dirasakan langsung oleh siklus ekonomi lokal. Lebih jauh, Agung Gempa, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Ketua Dekopinwil Bali I Nyoman Suwirta, menekankan bahwa program strategis MBG ini sangat sejalan dengan kebijakan strategis daerah dalam payung Ekonomi Kerthi Bali, yang mengedepankan kemandirian pangan dan penguatan sektor pertanian lokal.
Menu Berbasis Kearifan Lokal Dalam kesempatan tersebut, Agung yang didampingi oleh tim Komite Ekonomi Dekopinwil, Dr. Ida Andiena Nindya Putri, SE., MBA., serta Komite TI, I Wayan Arik Suwitra, SE., MM., menjelaskan bahwa program dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini memiliki fleksibilitas tinggi. BGN tidak memberlakukan standar menu nasional yang kaku, melainkan menitikberatkan pada standar komposisi gizi.
Hal ini dinilai sebagai peluang besar bagi Bali untuk menonjolkan potensi daerah melalui hilirisasi produk pangan lokal. “Program BGN ini tidak memberlakukan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi, sehingga menu dapat disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah,” tegasnya.
Tantangan Infrastruktur dan Sebaran SPPG Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi BGN, Program MBG di Bali sepanjang tahun 2025 telah menyerap anggaran hingga lebih dari Rp1,39 triliun. Meskipun dukungan anggaran sangat besar, tantangan utama saat ini masih terletak pada pemenuhan infrastruktur dapur atau SPPG.
Secara ideal, Bali memerlukan sekitar 355 unit SPPG untuk melayani seluruh wilayah. Per Februari 2026, telah terbangun 197 unit dengan rincian sebaran sebagai berikut:
-
Kota Denpasar: 36 unit
-
Kabupaten Tabanan: 29 unit
-
Kabupaten Badung: 27 unit
-
Kabupaten Buleleng: 27 unit
-
Kabupaten Jembrana: 21 unit
-
Kabupaten Gianyar: 18 unit
-
Kabupaten Karangasem: 18 unit
-
Kabupaten Bangli: 11 unit
-
Kabupaten Klungkung: 10 unit
“Kendati ketersediaan dapur belum mencapai target ideal, langkah percepatan terus diupayakan. Sinergi antara pemenuhan gizi siswa dengan pemberdayaan potensi daerah melalui transformasi Ekonomi Kerthi Bali gagasan Gubernur Bali Wayan Koster, diharapkan menjadi kunci sukses program MBG. Pola ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Bali dan nasional secara berkelanjutan melalui pemberdayaan sumber daya lokal.”
“Semoga semua berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dumogi sami memargi rahayu,” tutup Agung Gempa.