DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui percepatan operasionalisasi KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Regional KDKMP yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Selasa (16/9/2025).
Hadir mewakili Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana. Pertemuan strategis ini melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan ekonomi di Bali.
Etape Kedua: Fokus Operasional dan Digitalisasi
Seiring dengan terbentuknya lebih dari 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia, pemerintah kini memasuki “Etape Kedua” yang menitikberatkan pada aspek operasional. Fokus utama pada tahap ini meliputi:
-
Digitalisasi Koperasi: Integrasi sistem manajemen untuk transparansi dan efisiensi.
-
Penguatan Kemitraan: Membangun jejaring usaha antar koperasi dan pihak swasta.
-
Perluasan Akses Pembiayaan: Mempermudah modal kerja dan investasi infrastruktur.
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, yang hadir membacakan sambutan Gubernur Bali, menekankan bahwa KDKMP adalah amanat konstitusi untuk pemerataan kesejahteraan.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh mendorong pemberdayaan KDKMP. Saat ini, kami terus melakukan langkah strategis seperti pelatihan kompetensi bagi pengurus dan tenaga pendamping untuk mengatasi kendala sarana prasarana serta SDM di lapangan,” ujarnya.
Dukungan Pusat dan Legislatif
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menyampaikan instruksi langsung Presiden terkait percepatan ini. Pemerintah menargetkan lebih dari 80.000 KDKMP sudah beroperasi penuh pada akhir tahun, dengan fokus investasi pada pembangunan gudang dan infrastruktur logistik desa.
Dukungan senada datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara. Ia mengibaratkan KDKMP sebagai “bayi ajaib” yang lahir dari kebijakan nasional yang kuat. “Modalnya disiapkan dari APBN dan pengawasannya melibatkan lembaga tinggi negara. Komisi VI berkomitmen mengawal setiap langkah pengembangannya agar benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tegas Senantara.
Kepastian Hukum Sebagai Fondasi
Keterlibatan Kanwil Kemenkumham Bali dalam forum ini menjadi kunci dalam memastikan aspek regulasi dan kepastian hukum bagi koperasi. Eem Nurmanah menilai sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari otoritas jasa keuangan dan hukum, akan memastikan KDKMP berfungsi optimal dan berkelanjutan.
Di Sosialisasi oleh: I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana (Agung Gempa) adalah praktisi IT dan mentor digital sejak 1996, Ketua Bidang IT-Kominfos DEKOPINWIL Bali periode 2025-2030.